Masyarakat Perlu Pembinaan dan Pengarahan dalam Pengelolaan DAS

Palangka Raya II  gerbonginformasi.com – Masyarakat perlu Pembinaan dan Pengarahan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem yang menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Baru-baru ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kehutanan menggelar rapat pengembangan pengelolaan DAS dan pengukuhan forum koordinasi DAS Periode 2024-2029 di Hotel Best Western Batang Garing, (Selasa 15 Oktober 2024).

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Sekda Provinsi Kalteng Katma F. Dirun menyampaikan kegiatan ini bertujuan memperkuat pengelolaan DAS secara holistik, multipihak, lintas sektor, dan lintas wilayah untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem DAS yang menyeluruh dari hulu hingga hilir.

Di waktu yang sama, kepada awak Media, Agustan Saining selaku Kepala Dinas Kehutanan mengatakan, dengan adanya forum DAS ini baik Pemerintah Pusat, Stake Holder, beberapa dari NJO dan Lembaga-Lembaga.

Termasuk dari Universitas dan seluruh pihak yang ada kaitannya dengan pengelolaan DAS semakin mengerti apa yang harus dilakukan oleh Forum DAS yang baru ini.

“Memang dulu ada juga Forum DAS yang sudah dibentuk, namun karna ada beberapa yang sudah pensiun dan tidak bertugas lagi di Kalimanran Tengah sehingga dibentuklah Forum DAS yang baru,” ucapnya.

Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Periode 2024-2029
Harapannya lebih lanjut, dengan adanya Forum DAS yang baru ini dapat memberikan Kontribusi yang lebih lanjut, baik dalam bidang perikanan, pertambangan dan kebersihan sungai.

“Semoga dengan adanya forum DAS yang baru ini dapat memberikan kontribusi lebih lanjut untuk pengelolaan DAS karna seperti kita ketahui daerah aliran sungai ini ada 9 sungai besar atau DAS sungai besar,” ujarnya.

“Lebih dari ribuan anak sungai yang memerlukan kolaborasi dan perhatian, karna kita tau di sungai ini baik ikan-ikan, tambang emas, pasir sungai itu yang nanti akan dilakukan pengelolaan,” katanya.

Diakuinya, dalam pengelolaan DAS ini mencakup Multi Stake Holder atau adanya pemangku kepentingan dan harus melibatkan Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Universitas, untuk bergabung di Forum DAS tersebut termasuk Media Pers untuk memberikan Kontribusi bagaimana pengelolaan DAS berkelanjutan.

Agustan Saining Juga mengatakan,” Sebenarnya pertambangan itu domain dari Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral. Kalau kehutanan itu banyak wilayah-wilayah pertambangan sekitar sungai maupun lahan-lahan diatasnya merupakan kawasan hutan,” katanya.

“Jadi kami melakukan kolaborasi kerjasama dengan lintas sektoral termasuk juga dengan kawan-kawan PERS tentunya, karna laporan mengenai kegiatan pertambangan dari masyarakat atau istilahnya yang tidak legal sudah kita tindak lanjuti.” jelasnya.

Dengan demikian, seluruh kepentingan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berkaitan dengan masyarakat daerah terpencil maupun lokal seperti Pertambangan perlu diberikan solusi seperti pembinaan dan pengarahan untuk mengurus surat perijinannya.

“Kepentingan masyarakat daerah terpencil dan masyarakat lokal akan kita carikan solusi, tidak serta merta dilakukan penghentian karna selama ini rata-rata dilakukan pembinaan dulu agar mereka mengurus perijinan karna sekarang perijinan mudah dan bisa di Provinsi,” tutupnya.

(Marliana)