Rakor yang dipimpin oleh Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir ini membahas evaluasi realisasi pendapatan APBD Provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia pada Tahun Anggaran 2024.
Tomsi menekankan pentingnya konsolidasi bagi daerah yang realisasi pendapatan APBD-nya di bawah 80 persen agar dapat mengevaluasi penyebab ketidak tercapainya target pendapatan tersebut.
“Beberapa daerah mencantumkan angka rencana pendapatan yang tinggi agar belanjanya dapat besar, namun sering kali berakhir dengan defisit. Ini harus dihindari,” tegas Tomsi.
Ia juga mengingatkan agar semua daerah memonitor realisasi belanja APBD untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya.
Tomsi turut menyebutkan potensi kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) menjelang akhir tahun.Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, dalam paparan yang disampaikan, memberikan tinjauan terkait inflasi dan perkembangan harga pada minggu ke-4 Desember 2024.
Inflasi komponen inti hingga November tercatat sebesar 2,09 persen, dengan emas perhiasan sebagai kontributor utama, disusul oleh beberapa komoditas seperti kopi bubuk dan minyak goreng.
Pudji juga menjelaskan deflasi yang terjadi pada komponen harga bergejolak sepanjang 2024, dengan deflasi bulanan yang terjadi tujuh kali berturut-turut dari April hingga Oktober 2024, sebelum akhirnya terjadi inflasi pada November 2024.
Pada Indeks Perkembangan Harga M4 Desember, Pudji menyebutkan 35 provinsi mengalami IPH, sementara 3 provinsi lainnya mengalami penurunan. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH antara lain cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras.
Sri Widanarni menegaskan kepada instansi terkait untuk mengendalikan harga minyak dan bahan pokok di Kalteng agar kebutuhan masyarakat tetap terjangkau dan tersedia dengan baik.
Dia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap masuknya ternak ke Kalteng guna mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Selain itu, Sri mendorong pelaksanaan pasar murah atau pasar penyeimbang untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang dan pasca Natal dan Tahun Baru (Nataru).Ia juga mengajak semua stakeholder untuk menjaga suasana kondusif di Kalteng dan memperhatikan ketersediaan beras yang tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan.
Turut hadir dalam rakor virtual ini, antara lain Staf Ahli Menteri Pertanian Suwandi, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang.Kemudian, Kepala Divisi Pengadaan Pangan Perum Bulog Yayat Hidayat Fatahilah, serta Gubernur,
Kemudian Bupati/Wali Kota, dan Forkopimda se-Indonesia.Hadir langsung di Ruang Rapat Bajakah, Plh. Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalteng Fanny Kartika Octavianti bersama perwakilan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, demikian
(Hboy).
