PALANGKA RAYA || gerbonginformasi.com – Teras Narang Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi sikap kritis dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangka Raya.
Aparat negara hendaknya paham Pancasila dan bila perlu diberi pendidikan khusus agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan hukum.
Begitu kira-kira pandangan dari salah seorang mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Palangka Raya.
”Ini suatu pandangan yang menarik dalam diskusi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, pada Senin (22/9/2025),” ungkap Agustin Teras Narang, Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng), dalam rilisnya, Selasa (23/9).
Menurut mantan Gubernur Kalteng dua periode, ini adalah buah dari pengamatan yang dalam terkait praktik bernegara kita dan masih perlunya reformasi berkesinambungan dilakukan agar menghasilkan aparat yang sungguh Pancasilais dalam menjalankan tugas.
Ditambahkan Teras, mahasiswa lain juga mempertanyakan perkembangan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dilakukan oleh kamar sebelah parlemen, mengingat bukan DPD RI yang menginisiasi. Lalu yang lain menyinggung soal bonus demografi hingga soal konflik sosial.
”Saya apresiasi, pengamatan dan pertanyaan kritis yang diajukan serta kami diskusikan bersama dalam forum ini. Sebuah bentuk atensi generasi muda atas perjalanan dan masa depan negerinya,” ujar Teras.
Ia berharap para mahasiswa STMIK Palangka Raya dan generasi muda Kalteng lainnya akan terus kritis, memiliki landasan konstitusional yang baik, memiliki semangat konstruktif dan menyikapi segala sesuatu dengan kesantunan tanpa menghilangkan ketajaman kritik, dan terlebih memiliki semangat kebersamaan dalam pikirannya.
Menurutnya, ini adalah hal penting yang perlu dipahami sebagai generasi Pancasila yang ingin memperbaiki negara.
Sebagai Wakil Daerah, Teras pribadi tidak bisa bekerja sendiri dengan kewenangan serta fungsi yang juga dibatasi oleh konstitusi. Peran dalam mendorongkan produk legislasi hingga pengawasan, tak selalu akan bisa dieksekusi.
Tidak setiap aspirasi yang dicatat, termasuk dari media sosial ini, dan yang diperjuangkan, akan berhasil. Sebab memang demikian proses perjuangan di negara ini mesti memiliki beragam prosedur hingga keterbatasan pada setiap institusi yang ada.
Itu sebabnya, lanjut Teras, kerja seorang Wakil Daerah, seperti yang ia lakukan, seringkali berkolaborasi dengan banyak pihak dan menggunakan berbagai sarana, termasuk sosial media.
Maka melalui kesadaran kritis yang makin baik di kalangan muda dan terpelajar kita, serta kehendak untuk bekerja sama dan berkolaborasi, Teras menaruh harap kita bisa lebih baik lagi mengawal perjalanan bangsa ini.
“Agar semua saja, termasuk aparat negara, menjadi teladan dalam menjalankan Pancasila serta nilai kebangsaan lainnya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkas tokoh Kalteng tersebut. (Red).
Sumber: Dikutif dan dilangsir dari media abengan.co.id