SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Bimtek (bimbingan teknis) implementasi perizinan berusaha berbasis resiko.
Penggelaran Bimtek implementasi perizinan berusaha berbasis resiko tersebut ditujukan kepada pelaku usaha dan SOPD seluruh Kabupaten Kotawaringin Timur di Aquarius Boutique Hotel, pada Rabu, 10 Mei 2023.
Sebagaimana yang disampaikan Kepala DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur, Diana Setiawan terkait bimtek tersebut kepada media di Aquarius Boutique Hotel, pada Rabu, 10 Mei 2023.
Kepala DPMPTSP Diana Setiawan mengatakan, dalam kegiatan bimtek kali ini materi yang disampaikan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Kegiatan hari ini implementasi penggunaan aplikasi OSS yang difokuskan kepada pelaku UMKM bidang perindustrian dan perdagangan,” jelasnya.
Setelah pihaknya melakukan evaluasi, banyak masyarakat dan pengusaha yang belum mengerti mengenai perizinan berusaha melalui OSS. Padahal saat ini segala jenis perijinan tidak lagi dilakukan secara manual tetapi semua persyaratan administrasi akan diupload melalui aplikasi OSS tersebut.
Dia berharap melalui bimtek sosialisasi ini para pelaku usaha bisa memahami bagaimana proses dan penggunaan OSS, sehingga ke depan tidak ada lagi kendala dalam permohonan izin berusaha oleh masyarakat.
Sejauh ini pihaknya sudah menginventarisasi para pelaku usaha terkait izin berusaha, diantaranya yang sudah dilakukan yakni bidang reklame dan penginapan atau villa yang tersedia di kawasan wisata Ujung Pandaran.
“Nanti mana yang sudah berijin dan belum, mana yang belum mengerti kita akan lakukan pembinaan jika ada kendala akan kita bimbing secara administratif, jika masih belum mengurus izin akan kami lakukan tindakan, misal reklame tidak berizin maka kami minta dicabut,” tegasnya.
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB),[Red].
[…] Menurutnya Bimtek SP4N- LAPOR ini bertujuan agar pengelolaan laporan dari masyarakat terkoordinasi dengan baik, cepat, tepat, tuntas dan sederhana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. […]